Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merilis daftar sejumlah lembaga survei yang akan mereka gandeng menghadapi Pilkada serentak 2024 pada November mendatang.
Daftar itu tertuang dalam surat internal Partai Golkar yang ditujukan kepada seluruh ketua dan plt ketua Golkar di provinsi dan kabupaten kota. Surat ditekan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Sekjen Lodewijk Friedrich Paulus pada 18 Maret lalu.
Sejumlah politikus Partai Golkar, termasuk Doli telah membenarkan surat tersebut. Surat itu menindaklanjuti hasil keputusan rapat pleno yang digelar sepekan sebelumnya pada 10 Maret.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Total ada 14 lembaga survei yang direkomendasikan DPP Golkar digunakan untuk menentukan paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Beberapa di antaranya merupakan lembaga survei atau konsultan yang kerap melontarkan kritik soal cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.
Mereka seperti Charta Politika pimpinan Yunarto Wijaya, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), hingga Polmark Indonesia pimpinan Eep Saifullah Fatah.
Eep, misalnya menilai sejak reformasi, cawe-cawe presiden paling jauh dalam Pilpres, terjadi pada Pilpres 2024 ini oleh Jokowi.
“Sepanjang sejarah reformasi, terutama sejak ada pemilihan presiden secara langsung 2004, di 2024 ini lah untuk pertama kali kita saksikan presiden cawe-cawe dengan amat sangat jauh,” kata Eep dalam Diskusi Ngobrolin People Power 14 Februari 2024 di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
Hal senada juga disampaikan pendiri SMRC, Saiful Mujani yang mendorong proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo segera dilakukan untuk mendapatkan pemilu yang jurdil.
Menurutnya, proses pemakzulan Jokowi harus dilakukan karena akan memberikan informasi kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi tidak layak untuk dipilih.
“Harapan saya adalah, harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi,” tegas Saiful Mujani dalam talkshow dalam kanal YouTube Hersubeno Point FNN yang diunggah pada Kamis (11/1).
Sementara, daftar lengkapnya selain empat lembaga tersebut, ada Indikator, Poltracking, LSI Denny JA, Lsmbaga Survei Indonesia, Paramater Politik, dan Lembaga Kajian dan Opini Publik.
Kemudian, ada pula ICRC, Pusdeham, Trias Politica Consultant, Sinergi Data Indonesia, hingga Indonesia Political Review.
Golkar sebelumnya telah mengungkapkan sejumlah nama yang potensial bakal mereka usung maju di Pilkada mendatang di beberapa daerah. Di DKI, ada dua nama yakni Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar. Lalu di Jawa Timur ada Khofifah Indar Parawansa, dan di Banten ada Airin Rachmi Diany.
Sebelumnya, dalam surat rekomendasi itu menginstruksikan kepada pengurus Golkar di tingkat daerah agar menggunakan sejumlah lembaga survei yang dimaksud untuk menentukan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang akan diusung.
“Dengan ini diberitahukan kepada Ketua dan Plt. Ketua DPD Partai Golkar provinsi dan kabupaten kota tentang lembaga survei yang direkomendasikan DPP Golkar untuk dijadikan salah satu faktor dalam menentukan pasangan calon kepala daerah wakil kepada daerah yang akan diusung di Pilkada serentak 2024,” demikian isi surat tersebut.
(thr/DAL)